Pembebasan Bea Masuk, Cukai dan PDRI atas impor Barang Badan International dan Pejabatnya.

Persyaratan :
• Surat Permohonan sesuai form pada KMK-89 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Dokumen pelengkap pabean (invoice, bill of lading, packing list)
• Paspor, kartu identitas, apabila merupakan barang impor milik pejabat badan internasional
• Dokumen PPJK (kep, BPJ), apabila pengurusan dokumen dikuasakan kepada PPJK
• Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas

Penuangan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor PIB Jalur Merah ke Dalam Laporan Hasil .

Persyaratan :
• Instruksi Pemeriksaan,
• Berita Acara Pemeriksaan,
• Copy PIB,
• Copy Invoice,
• Copy Packing List,
• Brosur

 IMPORT BARANG HORTICULTURA

Untuk diketahui bahwa perusahaan  impor buah buahan  harus melalui pemeriksaan balai karantina pertanian . persiapkanlah dokumen dokumen yang di butuhkan , antara lain :
1. BL - Bill of lading.
2. Packing list dan Invoice
3. Pythosanitary
4. Healt Certificate 
5. SGS ( Surveyor report ) dari negara asal
6. E-prior notice

7.API -U dan NIK
7. Serta dokumen pendukung lainnya ( Untuk product yang ada izin quota harus di check quota di deptan berapa masih tersisa izin quotanya ,jangan sampai ada masalah pada saat customnya )

Proses pengurusan izin karantina online juga tidak terlalu sulit , setelah seluruh data dan dokumen komplit buatlah dokumen TPK online , jika anda tidak bisa datanglah ke kantor karantina tanjung priok dan di sana ada petugas dari koperasi karantina yang akan meng-upload data serta mentransfer data setelah dokumen kompit.

Respond TPK online tersebut dapat anda lihat di monitor penerimaan dokumen pihak karantina, sementara proses i karantina berjalan maka bayarlah pajak impor . dalam 2 hari akan keluar surat karantina , jika dokumen sudah terbit dan pajak sudah di bayar transferlah dokumen dan tunggulah respond dari bea cukai.

Jika anda mendapat SPPB laporlah kepada petugas karantina pertanian , dan mereka akan memproses dokumen untuk  dilampirkan dengan  SPPB tersebut agar barang bisa keluar dari area pabean

IMPORT  MESIN BEKAS 

Sesuai permendag 70/2015 yang mengatur tentang API-U dan API-P serta tata laksana impor dan ekspor serta untuk lebih meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam salah satu point yang ada dalam peraturan tersebut mengatur impor barang barang bekas, mulai dari mesin bekas dan lain lain.

Impor barang barang atau mesin mesin bekas , sesuai ketentuan permendag 127/M-DAG/PER/12/2015  (Klik disini) dalam peraturan tersebut hanya perusahaan yang mempunyai API-P atau Angka Pengenal Impor Produsen yang boleh melakukan kegiatan importasi barang barang atau mesin bekas dan digunakan sebagai barang modal dan tidak boleh di perjual belikan selama 5 tahun pakai.

Dalam peraturan permendag 127/M-DAG/PER/12/2015 tersebut untuk perusahaan yang mempunyai izin impor API-U atau Angka pengenal impor umum tidak di perbolehkan impor mesin mesin bekas yang akan mereka pergunakan baik untuk dipakai atau pun untuk di jual kembali kepada customer mereka yang membutuhkan.

Pelaksanaan impor mesin bekas salah satunya di nyatakan bahwa usia mesin bekas tidak bleh melebihi usia 30 tahun . jadi untuk para importir yang mau impor barang barang bekas harus memperhatikan usia barang atau mesin yang akan di beli dari mitra anda di luar negeri.

Banyaknya importir yang melakukan impor mesin mesin bekas , mulai dari alat alat berat , mesin mesin industri , dan mesin lainnya sesuai kebutuhan bisa jadi dilakukan karena membeli mesin mesin baru sangat mahal. Jika mereka membeli mesin mesin bekas dan memasukkannya ke indonesia maka tentu barang barang tersebut harus di rekondisi atau di retrofit terlebih dahulu sebelum di gunakan sesuai kebutuhan masing masing .

Dalam tulisan ini kita bahas proses impor mesin mesin bekas yang akan dan harus di jalankan olrh perusahaan yang mempunyai API-P baik itu yang punya izin API-P sendiri atau pun perusahaan undername impor yang mempunyai API-P .Perusahaan jasa undername impor API-P dan perusahaan yang memiliki langsung izin API-P  tentu mengetahui dan akan melaksanakan pengurusan izin izin impor-nya sebelum barang atau mesin bekas di masukkan ke dalam area pabean indonesia.Pengurusan dokumen dokumen importasi mesin mesin bekas tersebut antara lain sebagai berikut :1. Pengurusan izin DAGLU ke Kementrian Perdagangan , mengajukan permohonan izin impor barang bekas Proses pengurusan izin/ rekomendasi daglu biasanya akan memakan waktu 4-7 hari kerja di kementrian perdagangan jka dokumen anda komplit diterima dan anda juga bisa monitor via online ,Alamat KEMENTRIAN PERDAGANGANJl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta PusatDaerah Khusus Ibukota Jakarta 10110Telepon:(021) 3841961Website : http://www.kemendag.go.id2. Pengurusan / pembuatan izin Surveyor/Sucofindo Setelah mendapatkan rekomendasi izin DAGLU ( Perdagangan luar negri) dari kementrian Perdagangan Maka proses selanjutnya bisa dilakukan mengajukan permintaan inspeksi untuk impor mesin mesin bekas kepada SUCOFINDO , lama proses sekitar 2 hari setelah dokumen anda lengkap dan benar sudah termasuk inspeksi mesin mesin anda di luar negeri,Sekedar informasi untuk alamat sucofindo :PT Sucofindo - Kantor PusatGraha Sucofindo 1st floor Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780Telepon:(021) 7983666 Ext. 1116, 1124Fax:(021) 7986473, 7983888Email:customer.service@sucofindo.co.idWebsite:http://www.sucofindo.co.id

Tips impor mesin mesin atau barang bekas sebelum inspeksi oleh sucofindo :1.Mesin mesin bekas yang anda impor sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu.2.Minta supplier atau shipper anda agar tidak berangkatkan barang sebelum di inspeksi oleh pihak sucofindo atau perwakilannya3.Packing barang barang harus rapi agar mempermudah pihak sucofindo inspek detail barang sesuai packing list4.Setelah proses inspek oleh sucofindo selesai , mintalah advice kepada mereka apakah barang sudah bisa ship out atau tidak.5.Jika barang sudah dapat informasi bisa atau boleh berangkat mintalah shipper jangan ada penambahan barang lagi sesuai inspeksi dari sucofindo karena akan membuat cargo bermasalah saat proses customs clearance di jakarta6.Jika anda impor barang barang ini masih dalam zona asia dan shipper bisa mendapatkan FORM D,E,A-AK JIEPA dan lain lain mintalah mereka mmbuatnya agar anda bisa mendaatkan keringanan bea masuk dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlakuBagi anda yang mau impor mesin bekas tapi tidak punya API-P ada beberapa alternatif , yaitu membuat API-P sendiri atau menggunakan jasa undername impor API-P agar barang barang atau mesin mesin bekas yang anda beli tidak tertahan di bea cukai karena tidak menaati peraturan importasi mesin mesin atau barang barang bekas.

Setelah proses pembuatan izin izin impor mesin bekas anda selesai karena adanya larangan dan pembatasan sesuai 127/M-DAG/PER/12/2015 Klik disini atau yang biasa di sebut LARTAS IMPOR , barang berangkat dan kalau sudah tiba segeralah proses untuk customs clearance dan dengan cepat agar biaya sewa gudang anda bisa lebih ringan dan tentu akan menghemat pengeluaran perusahaan andaJasa undername impor spesialis API-P agak sulit di dapatkan, Namun bukan berarti tidak ada yang mempunyai izin impor API-P untuk mesin mesin bekas yang anda butuhkan dan barang tentu setiap perusahaan jasa undername API-P mempunyai peraturan dan kebijakan mereka sendiri. Anda bisa mencari dan menggunakan jasa undername spesialis API-P untuk impor mesin mesin anda

Jika anda menemukan perusahaan jasa undername impor spesialis API-P untuk mesin bekas mintalah mereka memperlihatkan copy legalitas perusahaan mereka atau anda bisa datang ke kantor mereka Kalau anda cocok dengan mereka buatlah perjanjian kerja sama agar tidak saling merugikan dan bisa juga anda percaya kalau sudah kenal baik dengan kinerja perusahaan jasa undername impor tersebut

PENGELUARAN BARANG SEBAGIAN BARANG IMPORT

Saat kita memproses suatu kegiatan import terkadang kalau lagi baik akan mendapat status jalur hijau atau kuning . Kalau lagi mendapat random sistem di bea cukai atau memang jalur yang di punyai oleh importir DAN SYSTEM tidak melihat apakah perusahaan impor itu punya sendiri atau perusahaan jasa undername impor adalah jalur merah. Pada saat importir mendapatkan jalur merah , terkadang ada saja kendala . baik di temukan barang yang tidak ada izin pendukung Atau barang kelebihan dari shipper/pengirim dan berbagai macam hal lainnya .Seperti juga izin izin tambahan yang seharusnyadi miliki oleh importir selaku pengimpor barang Izin ini bermacam macam :
- seperti IT Besi Baja,
- Izin Elektronik
- dan lain lain yang terlalu panjang di jelaskan.

Pada saat pemeriksaan barang import ,jika ada barang barang yang izinnya tidak tepat , tentu petugas akan segera menahannya.Akan tetapi pihak bea cukai juga tidak akan kaku karena dalam undang undang di perbolehkan mengeluarkan barang yang tidak tertahan dengan cara mengajukan pengeluaran barang setelah mendapatkan SPPB.

Ajukan surat permohonan pengeluaran barang impor sebagian dan pihak petugas bea cukai akan segera memprosesnya. proses ini bisa berlangsung-cepat atau lambat tergantung dari lengkapnya dokumen yang importir sampaikan.Jika dokumen komplit maka proses bisa berlangsung cepat sekitar 3-5 hari kerja , 

Jakarta, XX...XX ...20XX
0000000000000000000
Kepada Yth,
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea & Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta / N.B : Bisa juga untuk Tg.Priok tinggal ganti
Cengkareng
00000000000000
Hal :Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian
0000000000000000
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan shipment kami dengan data-data sebagai berikut :
0000000000000
PIB No :
HAWB/BL :
Berat / Koli :
Nama Barang :
Nomor Invoice:
Packing list :
000000000000000
Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak agar kiranya untuk barang yang berupa (Sebutkan nama barang impor )dengan kuantitas (Tulisberapa Pcs) dapat Pilih …( ditinggal / ditahan sementara kami sedang mengurus perijinannya/dikembalikan/dimusnahkan-- PILIH..!!)dikarenakan kami tidak dapat melengkapi ijin sebutkan ijin yang tidak anda punyai). Untuk barang tersebut. Sementara barang yang lain dapat diproses pengeluarannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
000000000000000
Demikian surat permohonan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
0000000000000
Hormat kami,
Nama Perusahaan
Materai 6000 dan stempel perusahaan
Nama (Orang yang namanya tercantum di API)

Serta surat tugas buat yang melakukan pekerjaan di lapangan untuk proses impor tersebut, surat ini sama saja mau anda undername import atau anda mempunyai izin impor sendiri Dan surat tugas contoh seperti ini :

SURAT TUGAS/KUASA
00000000000000000000
Yang bertanda tangan di bawah ini :
0000000000000
Nama : Moh Husni
Jabatan : Direktur 
Perusahaan : PT. Mitra Citra Utama
Alamat : Jl. Deli Lorong 28 No.1 Koja Jakarta Utara 14220
NPWP : 02.696.599.6-045.000
0000000000
Dengan ini memberi tugas kepada :
000000000
Nama : 000000000000000
Jabatan : Operasional
0000000000
Untuk melaksanakan pengurusan Pngeluaran barang sebagian atas dokumen impor kami dengan data sebagai berikut :
000000000
Nomor Pengajuan PIB :000000-000000-000000-000000
Nama Importir :00000000000000000000000000
NPWP :0000000000000000000 
Nomor HB/L :000000000000000000 
Nomor MB/L :000000000000000000000 
Party : 1 X 40’ / …… CARTONS / ………….. Kgs
Lokasi Penimbunan : 000000000000000000000
00000000000
Demikianlah surat tugas ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
0000000000000
Jakarta, 
Yang Memberi Tugas,00000000000000000000000 YAng Menerima Tugas,
MaTERAI DAN STEMPEL
Moh Husni000000000000000000000000000000000……………………………… 
Direktur 000000000000000000000000000000000Operasional

Serta kalau barang anda ada yang di tahan buatlah surat permohonan pencacahan .

Serta lampirkan dokumen pendukung lainnya yang di minta petugas , jangan anda lupa atau salah memberikan dokumen Karena jika lalai anda sendiri yang rugi , rugi waktu dan biaya sewa gudang atau demurrage yang besar dan sangat mahal. 

Jadi jika anda punya masalah dalam hal baang di tegah oleh pihak bea cukai jangan panik selama bukan barang barang yang membahayakan anda . ini slaah satu solusi dan kemudahan yang di berikan oleh pihak bea cukai .

UNDERNAME IMPORT BORONGAN DAN UNDERNAME IMPORT RESMI

MENGATASI BIAYA TINGGI PADA DO DAN WAREHOUSE PADA LCL IMPORT KE INDONESIA 

Banyak importir yang mengeluhkan mahalnya biaya DO import barang dan Warehouse charge di jakarta.  barang - barang  LCL yang mereka kirim dari negara asal sangat mahal yang nilainya terkadang mencapai puluhan juta rupiah.Akibat mahalnya biaya tersebut mengakibatkan keuntungan penjualan mereka jauh berkurang dan terkadang malah rugi.Hal ini terjadi karena yang impor barang dari indonesia tidak memahami dan tidak mengerti dalam pengiriman barang LCL tersebut. Mahalnya biaya tersebut karena importir membeli barang dengan cara pembayaran atau pembelian -barang secara CIF atau CNF.

Faktor pembelian barang LCL secara CIF dan CNF tersebut akan membuat pihak supplier Dari negara asal menunjuk forwarder atau perusahaan cargo consolidator LCL yang menjadi langganan mereka akan dengan senang hati akan memberangkatkan barang ,cara ini di dunia international freight forwarder di sebut cargo nominasi negara asal.Berdasakan nominasi itu pihak supplier meminta perusahaan cargo consolidator agent LCL atau freight forwarder mereka mengirim barang dan setelah barang tiba di gudang pelabuhan atau gudang LCL yang berada di area bonded zone jakarta indonesia Tentu importir akan segera memproses customs clearance secepatnya dan setelah proses importasi selesai ,importir atau perwakilannya menebus D/O ke perusahaan consolidator atau perwakilannya. Biaya yang muncul terkadang sangat membuat mereka berteriak kaget dan marah marah kepada pihak consolidator agent yang ada di jakarta.karena biaya yang muncul untuk D/O dan warehouse charge mahal sekali.

Secara sederhana akan muncul biaya,Jakarta Local charges :
- D/O charge ( Terdiri dari Split P.U , Agency Fee,Etc ) nilainya bisa melebihi biaya D/O kirim barang pakai kontainer
- Warehouse charge berikut biaya lainnya , nilainya bisa melebihi biaya D/O kirim barang pakai kontainer

Sebetulnya importir tidak perlu marah dan komplain kepada consolidator agent di jakarta karena mereka consolidator LCL tersebut hanya menjalankan perintah dari agent mereka dari negara asal.terkadang karena kesalahan importir itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa jika cargo di kirim melalui nominasi shipment dari negara asal pihak consolidator LCL dari negara asal akan meminta REFUND atau REBATE yang nilainya lumayan tinggi atau sangat tinggi sekali dan bebannya akan di terima oleh importir di jakarta.

Dengan biaya jasa logistics import yang sangat tinggi bagaimana kita sebagai yang importir barang , baik itu dengan jasa undername impor maupun impor dengan lisensi perusahaan sendiri pasti akan membuat anda rugi sangat besar . hal tersebut juga akan membuat nilai jual barang akan tinggi dan kompetitor perusahaan lain yang menjual barang sejenis yang mengetahui pola impor barang pakai LCL akan membuat anda terjungkal jualan barang barang tersebut dan anda jadi seperti ini .

Apa yang harus dilakukan untuk menekan biaya D/O dan warehouse charge import LCL tersebut tidak terjadi dan anda wahai importir tidak marah marah kepada pihak consolidator agent yang ada di jakarta atau pelabuhan lainnya ?Sebelum membuka Purchase Order ( P.O) Carilah consolidator agent yang ada di jakarta atau daerah-manapun pelabuhan tujuan anda di indonesia

Carilah CONSILIDATOR AGENT/ FREIGHT FORWADING jakarta dan negolah harga atau biaya D/O dan Warehouse charge gudang dengan perusahaan consolidator LCL di sini dan jangan pula negosiasi tersebut terlalu menekan harga mereka. Mereka akan dengan senang hati dan bersemangat menawarkan harga mereka . Kalau harga sudah anda tawar dan setujui , minta dan tanyakanlah nama agent mereka di negara asal impor barang dimana anda telah membuka PO untuk pembelian barang . Untuk biaya biayanya terdiri dari : 
Local Charge Jakarta charges 
- D/O charge ( Terdiri dari Split P.U , Agency Fee,Etc ) Negolah dengan consolidator tersebut - Warehouse charge (Negolah dengan consolidator yang anda dapatkan dan tunjuklah mereka as agent consolidator jakarta )Setelah harga disepakati dan nama agent negara asal di dapatkan dari consolidator agent jakarta, beritahulah kepada supplier anda di negara asal bahwa , anda menominasi cargo tersebut dengan consolidator agent LCL dari jakarta indonesia 

Bukalah Purchase Order ( P.O) dengan nilai FOB atau CNF Nominasi dan beritahukan supplier di dalam P.O-tersebut nama agent di negara asal dan nama agent di jakarta atau bisa di beritahukan melalui email bahwa anda menunjuk Consolidator LCL agent langganan anda sendiri .

Dengan cara nominasi dari pihak anda sendiri  KEUNTUNGANNYA  anda dengan mudah monitoring cargo tersebut,  mulai dari berangkat sampai ke pelabuhan , juga sebagai consolidator yang ada di sini tentu biaya menelepon mereka jauh lebih murah . Kalau barang sudah tiba , anda bisa mempersiapkan proses customs secepat mungkin dan barang tiba tepat waktu sesuai permintaan pembeli anda di sini atau dimanapun daerahnya . 

MELAKUKAN CUSTOM CLEARANCE  IMPORT  TANPA API & NIK ,JIKA BARANG SUDAH TERLANJUR TIBA DI INDONESIA

Dalam bisnis export dan import masalah masalah selalu ada , baik masalah kecil maupun yamg besar. masalah yang timbul berbagai macam salah satunya mengganti nama perusahaan dari PT Z menjadi PT X...tentu hal ini butuh proses waktu untuk pengurusannya. Mulai dari perubahan akte perusahaan sampai ke NIK bea cukai semua harus di rubah data data untuk izin export dan importnya.

Dalam perjalanannya mengurus legalitas export dan import ,tiba tiba ada barang import yang masuk , tentu hal ini akan membuat barang tertahan. akan tetapi pemerintah pasti sudah mengantispasi hal ini terjadi. salah satunya adalah peraturan membolehkan import tanpa API-P untuk proses sekali import atau mendapatkan rekomendasi import. dalam hal ini importir harus mengajukan surat permohonan impor tanpa API-P ke Kementian Perdagangan. 

Contoh surat permohonan impor tanpa API-P yang tujuannya ke Kemendag ini adalah untuk importir yang API-P-nya sedang dalam proses pengurusan di BKPM ( Badan kerjasama penanaman modal) dan bukan untuk import barang pribadi karena untuk barang barang impor pribadi tanpa API saya belum pernah menangani. Kalaupun untuk isi surat permohonan impor tanpa API , kerangka surat permohonan import ini bisa juga di pergunakan dan isinya disesuaikan serta merujuk kondisi barang dan bisa dikembangkan sendiri untuk formatnya. 
====================
Jakarta, Mei 2016
Nomor :XXXXXXXX
Lampiran:XXXXXXX
Perihal:Impor Tanpa Angka Pengenal Impor (API)
Kepada Yth.
Direktur Impor
Diektorat Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
di-
Jakarta
Dengan hormat,
Kami perusahaan Industri sesuai izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) XXX/I/XX-XX/PMA/2016 tanggal 17 Pebruari 2016, memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang ketentuan umum di bidang impor pasal 3 ayat (2) “dalam hal tertentu impor barang dapat dilakukan tanpa Angka Pengenal Impor (API) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang ketentuan Angka Pengenal Impor (API), barang yang kami impor dalam keadaan baik dan baru, sebagai bahan baku (material good), tidak untuk dipindah tangankan atau diperjual belikan, dan dipakai sendiri,Untuk kami mengajukan permohonan Impor barang berupa material good/bahan baku tanpa Angka Pengenal Impor (API), sebagai berikut :
Nama Barang Pos Tarif/HS Banyaknya Negara Asal Pelabuhan Tujuan
Materials For door Manufacturing XXXXXXXX 8302.42.9000 2 Piece Jepang Tanjung Priok
Materials For door Manufacturing XXXXXXXX 8302.42.9000 27 Piece Jepang Tanjung Priok
Materials For door Manufacturing XXXXXXXX 8302.42.9000 XXX Piece Jepang Tanjung Priok
Materials For Door Manufacturing XXXXXXXX 8301.60.0000 27 Piece Jepang Tanjung Priok
Materials For door Manufacturing XXXXXMiw 8301.60.0000 155 Piece Jepang Tanjung Priok
Materials For door Manufacturing XXXXXXX 8301.60.0000 136 Piece Jepang Tanjung Priok
Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan sebagai berikut :
1. Izin dari BKPM
2. Tanda Daftar Perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Invoice, Packing List, BL 
5. Surat kuasa
6. (Tambahakan izin apa yang telah ada)
Demikian atas dikabulkannya diucapkan terimakasih
Hormat Kami
PT .Nama.....
Tanda tangan
Nama direktur
Proses pengurusan lebih kurang sekitar 2-5 hari kerja . Jika permohonan dikabulkan atau disetujui oleh kementrian perdagangan maka akan keluar surat rekomendasi immpor tanpa API-P yang ditujukan kepada pihak bea cukai . Tentu untuk ke bea cukai juga kita harus membuat surat permohonan impor tanpa API-P dan tanpa NIK yang sebetulnya harus di miliki oleh sebuah perusahaan.

Dalam hal surat permohonan impor tanpa API-P dan NIK pihak bea cukai maka saya berikan contoh surat untuk import barang tanpa API-P dan NIK . Artinya dalam pengurusa izin impor tanpa API dan NIK , contohnya seperti di bawah dan bisa dikembangkan isi suratnya...
===================
Jakarta. ..mei 2016

Nomor: 
Hal :Permohonan Impor Tanpa NIK
Kepada Yth.
KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA 
BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
JAKARTA
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : «Nama» 
Jabatan : «Jabatan»
Nama Perusahaan : «Perusahaan»
NPWP : «NPWP»
Alamat Perusahaan: «Alamat»
Nomor API : «API»
Dengan ini mengajukan permohonan impor tanpa NIK untuk sekali impor atas nama perusahaan kami seperti tersebut di atas.Sebagai bahan ertimbangan, kami lampirkan dokumen yang diperlukan.
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan persetujuannya. 
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT«Nama Perusahaan»
«Nama»
«Jabatan»
Lampirkan dokumen impor antara lain :
-Surat rekomendasi impor tanpa API-P yang diberikan oleh Kemetrian Perdagangan
-Surat pernyataan barang impor (ini) tidak untuk diperjual belikan
-Surat kuasa (untuk pengurus ke bea cukai) 
-Izin dari BKPM ( Seperti izn prinsip dan lain lain)
-Tanda Daftar Perusahaan
-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
-Invoice, Packing List, BL 
-Tambahakan izin apa yang telah ada dan yang sudah selesai di urus

Proses pengurusan di bea cukai untuk mendapatkan fasilitas impor sekitar 3-5 hari kerja atau kurang tergantung ramai atau tidaknya surat yang masuk ke kantor pelayanan fasilitas lantai dua bea cukai tg.priok biasanya tidak terlalu lama karena saat ini pelayanan di bea cukai jauh lebih modern dan cepat.

Kalau permohonan impor tanpa NIK anda di setujui maka proses impor barang bisa dilakukan, buatlah PIB , bayar pajak melalui bank setelah berdasarkan e-billing, siapkan seluruh dokumen untuk proses impor barang tersebut.dan jika dalam pengurusan ke dua 2 dokumen tadi banyak menyita waktu , terjadi bisa saja karena barang sudah tiba duluan dan dua minggu berikutnya baru di urus. 

Akibat lamanya waktu yang habis dan umpama barang impor anda kena peraturan BCF 1.5 atau masuk kedalam kategori bang dikuasai negara , maka anda juga bisa mengajukan surat pembatalan lelang barang impor anda dengan cara mengajukan suratnya. untuk contoh surat sepeti di bawah ini ( Isi surat bisa dikembangkan sendiri):
===========================
Jakarta, XXXX mei 2016
Nomor: ………………………….
Hal: Permohonan Pembatalan BCF 1.5
Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA 
BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
JAKARTA 
Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya dokumen impor kami dengan data sebagai berikut :
Nomor Pengajuan PIB: 000000-000000-000000-000000
Nama Importir : 
NPWP : 
Nomor HB/L : 
Nomor MB/L : 
Party : 1 X 40’ / …. CARTONS / ……. Kgs
Lokasi Penimbunan: 
Dengan ini kami mengajukan permohonan pembatalan BCF 1.5.
Demikian permohonan ini kami ajukan, untuk mendapatkan persetujuannya. 
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terimakasih.
Hormat kami,
PT. MITRA CITRA UTAMA
Moh Husni
Direktur

Lampirkan dokumen import yang ada, seperti PIB, surat lelang BCF 1.5 dan other support document lainnya untuk barang import anda
Lampirkan juga surat kuasa/tugas untuk pengurus barang impor anda , contoh surat seperti di bawah ini (isi surat bisa anda kembangkan sendiri)
=========
KOP SURAT
SURAT TUGAS
PEMBATALAN BCF 1.5
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Moh Husni
Jabatan : Direktur 
Perusahaan : PT. Mitra Citra Utama
Alamat : Jl. Deli Lorong 28 No.1 Koja Jakarta Utara 14220
NPWP : 02.696.599.6-045.000
Dengan ini memberi tugas kepada :
Nama : 
Jabatan : Operasional
Untuk melaksanakan pengurusan Pembatalan BCF 1.5 atas dokumen impor kami dengan data sebagai berikut :
Nomor Pengajuan PIB: 000000-000000-000000-000000
Nama Importir : 
NPWP : 
Nomor HB/L : 
Nomor MB/L : 
Party : 1 X 40’ / …… CARTONS / ………….. Kgs
Lokasi Penimbunan: 
Demikianlah surat tugas ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 
Yang Memberi Tugas, Yang Menerima Tugas,
Moh Husni ……………………………… 
Direktur Operasional

Dan setelah anda mendapat persetujuan atau skep barang impor anda sudah tidak dikuasai negara jika barang sudah SPPB maka bisa dikeluarkan atau bisa saja pihak bea cukai minta pencacahan barang impor anda jika proses pengurusan surat surat impor anda berlarut larut dan ajukanlah surat pencacahan kepada petugas bea cukai atau ke kantor induk bea cukai . surat permohonan pencacahan lebih kurang hampir sama seperti contoh di atas tinggal anda ganti perihalnya saja dan isi surat pembatalan BCF 1.5 ganti menjadi permohonan pencacahan barang impor anda.

Proses pencacahan barang impor juga bisa terjadi jika ada barang anda yang di tahan oleh bea cukai , bisa terjadi jika untuk barang tertentu izin lartas tidak anda penuhi. Jika hal tersebut terjadi maka ajukan surat permohonan pengeluaran barang sebagian , istilahnya surat tegah yang ditujukan kepada pihak bea cukai.

Impor barang bisa lancar jika dokumen atau ijin impor anda komplit dan jika terjadi masalah pasti ada jalan dan solusi . jika anda kurang mengetahui caranya tanyalah kepada petugas bea cukai atau pergilah ke kanotr pelayanan bea cukai dan minta masukan dan pendapat dari petugas customs care, anda akan dilayani dengan cepat dan baik 

Ekspor dan Impor Ikan Olahan dan Ikan Hidup

Ketentuan keamanan pangan atau food safety merupakan syarat mutlak bagi setiap produk perikanan yang akan masuk pasar ekspor. Risk Assessment merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan. “Upaya pengendalian mutu harus dibarengi dengan risk assessment. Untuk produk perikanan, kendatipun harga RA mahal, tetapi tetap harus dilakukan. Assessment bisa semakin kuat, bisa menopang pengendalian mutu dan keamanan pangan,”

Untuk meminimalkan biaya risk assessment, bisa dilakukan kerjasama antar berbagai instansi dan institusi terkait. Untuk produk perikanan, risk assessment bisa dilakukan dengan asosiasi, perguruan tinggi serta lembaga yang berkompeten seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta para stakeholder perikanan.

A. ADA DUA JENIS IMPOR DAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN
1. Menurut (Alam Ikan 1 ) Impor dan Ekspor Ikan Hidup
1. Berikut Izin Impor Ikan Hidup
Dasar Hukum
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.08/MEN/2004 
->tentang Tata Cara Impor Ikan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

Pasal 7 ayat  5 “ pengadaan induk ikan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan setelah mendapat izin dari direktur jenderal atau pejabat yang di tunjuk’

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 29/MEN/2008 
->tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup.

Pasal 2 ayat 2 “  Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup wajib di lengkapi Surat Izin...............”
Pasal 1 ayat 4 ‘’ Surat Izin Pemasukan ikan Hidup yang selanjutnya di sebut Surat Izin adalah Surat yg diterbitkan oleh direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang menyatakan persetujuan atas pemasukan ikan hidup dari luar negeri”

Berikut Persyaratan Impor Ikan Hidup
Surat Permohonan secara tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal yang memuat :

    Nama Jenis Ikan; 
    Jumlah
    Ukuran dan Asal Ikan: 
    Bandara Pemasukan 
    Maksud dan tujuan pemasukan

Persyaratannya yaitu :

    Fotocopy SIUP/ TPUPI
    Rekomendasi pemasukan ikan hidup dari Dinas Prop/Kab/Kota di Bidang Perikanan.
    Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jenis Ikan Impor yang dilarang 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 17/MEN/2009 
Tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

    Tetraodontidae (Puffer Fishes)
    Trichomycteridae (Parasitic Catfishes)
    Characidae (Piranha)
    Esocidae (Pike dan Pickerel)
    Electrophoridae (Electric Eel)
    Alosa pseudoharengus
    Family Ikan Gobiidae
    Family Cyprinidae
    Famili ikan Channidae
    Clarias batrachus
    Ameiurus nebulosus
    Famili Poeciliidae
    Ikan Glyptoperichthys gibbiceps
    Gymnocephalus cernuus
    Lates niloticus
    Lutjanus kasmira
    Micropterus salmoides
    Misgurnus anguillicaudatus
    Monopterus albus (belut)
    Neogobius melanostomus
    Morone Americana
    Salmonidae (Salmon)
    Perca fluviatilis
    Petromyzon marinus
    Oreochromis spp.
    Pylodictis olivaris
    Pterygoplichthys spp
    Pterois volitans
    Sarotherodon occidentalis
    Famili Cichildae
    Sparus aurata

Jenis ikan tersebut dapat berbahaya bagi komunitas ikan yang ditempatinya. Dapat menghilangkan populasi, dan bersaing dengan ikan lainnya. Sebagian ikan merupakan ikan yang ada di indonesia, kalau di indonesia banyak ngapain impor, lebih baik ekspor.

2. Berikut izin Ekspor Ikan Hidup
Dasar Hukum 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.08/MEN/2004 
Tentang Tata Cara Impor Ikan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat 3 “ Pengeluaran benih ikan dan induk ikan dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum yang tel;ah memiliki IUP di bidang pembudidayaan ikan dan Rekomendasi Pengeluaran Benih Ikan dan/atau Induk Ikan dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk”.

Jenis Ikan yang dilarang di Ekspor

    Benih ikan arwana berukuran dibawah 10 cm
    Benih ikan sidat dengan ukuran berat sampai 150 gram/ekor (Permen KP No. 19/2012)
    Ikan hias Botia yang berukuran lebih besar dari 15 cm
    Udang Penaeidae (induk dan calon induk) dengan ukuran panjang total = 17 cm dan/atau berat tubuh = 70 gram
    Udang galah air tawar berukuran dibawah 8 cm

B. Sistem Manajemen Pangan Untuk Ekpor Ikan Olahan
Seiring dengan perkembangan kemajuan industri pangan, banyak ditemui masalah yang berkaitan dengan “food borne illness” atau penyakit yang disebabkan karena makanan. Masalah pangan diantisipasi dengan metode yang disebut disebut HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points),

1. HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)
HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard (bahaya) dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Atau dimanakah letak bahaya dari makanan atau minuman yang dihailkan oleh suatu industri, serta melakukan evaluasi apakah seluruh proses yang dilakukan adalah proses yang aman, dan bagaimana kita mengendalikan ancaman bahaya yang mungkin timbul.

Mengapa harus menerapkan HACCP
Beberapa industri pangan dunia menyimpulkan bahwa bisnis pangan perlu dan harus menerapkan HACCP dengan beberapa alasan sebagai berikut :

    Yang paling ditakuti pebisnis pangan adalah “food safety” karena hal itu tidak dapat diatasi dengan “product recall” yang mahal.
    Jaminan keamanan pangan adalah salah satu persyaratan standar dan juga wajib oleh Regulasi (UU pangan, UU perlindungan konsumen).
    Untuk menjadi kompetitif di pasar global.
    Menekankan pada mutu, “food safety”, dan eliminasi “economic fraud” (misslabelling, kesalahan berat, salah ukuran) untuk menjaga keamanan bisnis.
    Membutuhkan sistem keamanan pangan yang sejalan dengan program yang sejalan dengan jaminan mutu.
    WTO telah mendesak negara anggota dan industri untuk melakukan harmonisasi perdagangan, ekivalensi 
    sistem inspeksi, dan mengurangi hambatan teknis, serta merekomendasi CAC standar untuk memfasilitasi harmonisasi.
    CAC telah mengadopsi dan merekomendasi penerapan bagi industri pangan HACCP ke seluruh dunia.
    Negara-negara mitra bisnis Indonesia telah mengubah regulasi mereka untuk implentasi HACCP

Dengan Penerapan HACCP dalam organisasi atau perusahaan anda di harapkan proses anda akan lebih terjamin dan perusahaan mendapatkan manfaatnya, seperti :

    Menjamin keamanan pangan
    Memproduksi produk pangan yang aman setiap saat.
    Memberikan bukti sistem produksi dan penganganan aproduk yang aman.
    Memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya.
    Memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional.
    Mencegah kasus keracunan pangan, sebab dalam penerapan sistem HACCP bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini, termasuk bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangannya.
    Mencegah / mengurangi terjadinya kerusakkan produksi atau ketidakamanan pangan, yang tidak mudah bila hanya dilakukan pada sistem pengujian akhir produk saja.
    Dengan berkembangnya HACCP menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah, memberikan produk memiliki nilai kompetitif di pasar global.
    Memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan, karena sistemnya sistematik dan mudah dipelajari, sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan.

Konsultan HACCP
Prinsip 1 – Analisis bahaya
Mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pangan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik dan distribusi, sampai kepada titik produk pangan dikonsumsi. Penilaian kemungkinan terjadinya bahaya dan menentukan tindakan pencegahan untuk pengendaliannya.

Prinsip 2 – Mengidentifikasi Critical Control Point (CCP)
Menentukan titik atau tahap prosedur operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. CCP berarti setiap tahapan didalam produksi pangan dan/atau pabrik yang meliputi sejak bahan baku yang diterima, dan/atau diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan dan lain sebagainya.

Prinsip 3 – Menetapkan batas kritis setiap CCP
Menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali.

Prinsip 4 – Menetapkan sistem monitoring setiap CCP
Menetapkan sistem pemantauan pengendalian (monitoring) dari CCP dengan cara pengujian atau pengamatan.

Prinsip 5 – Menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang terjadi.
Menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukan bahwa CCP tertentu tidak terkendali.

Prinsip 6 – Menetapkan prosedur verifikasi
Menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP berjalan efektif.

Prinsip 7 – Menetapkan penyimpanan catatan dan dokumentasi
Mengembangkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) menjamin dari segi keamanannya sedangkan ISO 9001 lebih fokus dalam menjamin kualitas produk. Dengan mengaplikasikan HACCP dengan ISO 9001 quality management system menghasilkan sistem yang lebih efektif daripada hanya menggunakan HACCP atau ISO 9001 secara sendiri-sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan memperbaiki keefektifan dalam pengorganisasiannya.

Berdasarkan kebutuhan ini, dunia internasional sepakat untuk menerbitkan satu sistem baru. ISO 22000 adalah perbaruan dari standar ISO 9000 : 9001 dan  mengkombinasikan antara standar ISO 9000 : 9001 dengan konsep HACCP ke dalam satu standar.

C.  Alur Pengajuan ekspor Impor
Terdapat dua alur pengajuan yang dijelaskan pada petunjuk pelaksanaan tersebut, yaitu alur pengajuan penerbitan izin pemasukan ikan hidup ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Alur pengajuan penerbitan rekomendasi pengeluaran ikan hidup ke luar wilayah Indonesia. 

Setelah pelaku usaha melakukan realisasi pengeluaran ikan, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan pasca pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan melampirkan fotocopi dokumen ekspor.
Untuk mengajukan penerbitan rekomendasi pengeluran (ekspor) ke luar wilayah Republik Indonesia jika persyaratan dokumen sudah lengkap, dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5 hari kerja sampai surat rekomendasi diterima pemohon.Setelah pelaku usaha melakukan realisasi pengeluaran ikan, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan pasca pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan melampirkan fotocopi dokumen ekspor.
Untuk mengajukan penerbitan rekomendasi pengeluran (ekspor) ke luar wilayah Republik Indonesia jika persyaratan dokumen sudah lengkap, dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5 hari kerja sampai surat rekomendasi diterima pemohon.

Berbeda dengan Pengajuan Penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Ke Luar Wilayah Republik Indonesia, pada Pengajuan Penerbitan Izin Pemasukan Ikan Hidup ke dalam Wilayah Republik Indonesia terdapat dua ketentuan untuk jumlah waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan surat rekomendasi, ketentuan pertama apabila pemasukannya dengan dokumen yang lengkap dan hanya dibutuhkan rekomendasi teknis dari eselon II terkait komoditas adalah 5 (lima) hari kerja, dan ketentuan kedua apabila pemasukannya dengan dokumen lengkap tetapi masih membutuhkan rekomendasi teknis dari Tim Rekomendasi pemasukan terkait komoditas dibutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja, karena dibutuhkan waktu untuk dilakukan sidang atau jajak pendapat terkait dengan komoditas yang akan dimasukan